Oleh RHENALD KASALI
Hari Senin, 2 Maret 2009, David H Wijaya, mahasiswa pintar asal Indonesia, tewas di Nanyang Tech University, Singapura.
Semula, diberitakan ia kepepet, menusuk profesornya, lalu bunuh diri. Kejadian seperti ini sering dilihat dari sisi kriminalitas (urusan polisi). Namun, benarkah demikian?
Kalau David masih hidup, para pendidik bisa belajar banyak darinya. Versi lain menyebutkan, David bukan pencemas, kurang pandai bergaul, atau rendah kecerdasan sosialnya. Akan ada versi-versi lain yang perlu dilihat dari kacamata pendidikan.
Naluri saya yang bergelut di bidang pendidikan selama lebih dari 20 tahun mengatakan sebaliknya. Besar kemungkinan mereka adalah korban dari sistem dan perilaku pemburu dalam pendidikan. Apalagi Pemerintah Singapura amat berkepentingan memburu anak-anak pintar etnis tertentu untuk mengimbangi populasi bangsanya.
Jadi, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan versi awal yang tidak dilandasi pada cara berpikir dari kacamata pendidikan.
Pemburu bukan pendidik
Bangku sekolah tentu bukan hutan belantara yang didiami aneka satwa liar nan buas. Sekolah adalah entitas sosial yang mendidik masyarakat agar hidup dalam peradaban ilmiah, saling menghargai, dan mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan.
Namun, entah mengapa, sekolah telah berubah menjadi lembaga yang meresahkan anak didik. Bukan pemburu bersenjata, melainkan guru yang menuntut bekerja tertib, berkompetisi, dan prestasi akademis.
Daripada menghargai keunikan masing-masing, kita membuat standar, lalu menempatkan mereka dalam struktur dan ranking. Akibatnya, bersaing mengejar ranking dan berebut masuk standar untuk mendapat pengakuan, beasiswa, dan penghargaan. Mereka yang memiliki keunikan dianggap bodoh meski di masyarakat terbukti sukses dan karya- karya mereka amat dihargai.
Guru, atau dosen, yang mengabaikan faktor keunikan anak didiknya adalah pemburu, dan bagi saya pemburu bukan pendidik. Pemburu menatap tajam anak didiknya yang tak masuk ranking, menghukum dan kadang menyiksa. Di televisi sering kita saksikan rekaman gambar guru yang menyiksa murid-muridnya.
Anak-anak pintar pun tak luput dari ”penyiksaan” pemburu. Mereka dituntut menunjukkan kehebatan dan selesai lebih cepat dari jadwal. Keunikan masing-masing tidak diterima sebagai kehebatan.
Saat mengepalai program doktor, saya sering terpaksa menggeser penguji, bukan karena mereka kurang hebat, tetapi karena lebih cocok jadi pemburu. Pemburu membombardir anak didiknya dengan berbagai pertanyaan sinis, out of context, dengan tujuan menjatuhkan daripada membantu mereka menemukan masa depannya.
Sisi anak didik
David mungkin saja tidak memiliki kecerdasan sosial dan emosional seperti kata sejumlah kalangan. Namun, para guru di BPK Penabur mengatakan, David bukan penyendiri. Di kampus, ia juga aktif dalam kegiatan olahraga dan menjadi utusan Indonesia dalam Olimpiade Matematika di Meksiko. Karena David sudah tiada, mungkin kita bisa belajar dari David-David lain.
Di Orinda, California, pada tahun 1985, seorang anak perempuan membunuh teman sekelasnya yang pintar dan populer. Saat diinterogasi polisi dan diperiksa kesehatan jiwanya, diketahui ia merasa tertekan karena dirinya nothing, invisible (tak ada yang menghiraukan), dan worthless (tak bernilai).
Perasaan dan pikiran yang demikian membentuk keyakinan (belief). Matthew McKay dan Patrick Fanning (1991) bahkan menyebutkan, banyak sekali anak didik yang memiliki keunikan menjadi prisoners of belief (narapidana keyakinan) yang membuat mereka tidak bahagia dan sulit mengendalikan diri.
Pada masa krisis kita akan banyak bergulat dengan narapidana-narapidana keyakinan yang terbelenggu dan sulit menerima kesulitan hidup, kegagalan, dan aneka keterbatasan, baik karena peristiwa ekonomi maupun kepemimpinan atasan yang buruk. Mereka memaksa dirinya masuk dalam standar dan menyangkal keunikan dirinya semata-mata karena belenggu sekolah.
Keyakinan inti (core-belief) tak pernah disentuh para pendidik karena banyak sebab. Pertama, tak sedikit pendidik yang juga menjadi narapidana keyakinan. Kedua, diperlukan therapy, dan therapy ini bukan kurikulum inti yang dianggap penting oleh pengelola pendidikan. Ketiga, tak banyak orang paham men-therapy belief seseorang.
10 elemen
Saya pernah memasukkannya, dan hingga kini masih menggunakannya untuk membongkar belenggu-belenggu yang mengikat anak didik, tetapi pengalaman mengatakan, implementasinya banyak menemui hujatan dari para ”pemburu”. Untuk mencegah kasus David-David lain, kita harus memeriksa core-belief inventory yang tersembunyi di balik pikiran anak-anak didik dan para pendidik. Inventory ini terdiri dari 10 elemen, yaitu percaya diri, rasa nyaman, kontrol diri, cinta, otonomi, keluarga, rasa adil, kinerja, perubahan, kepercayaan (trust).
Elemen-elemen itu dapat dibagi tiga: rasa percaya, hubungan personal, dan pengendalian hidup. Ketiganya memengaruhi tingkat kecemasan, pengambilan keputusan, asumsi terhadap orang lain, ketenangan/kecemasan, dan keberhasilan hidup.
Kategori pertama diwakili oleh percaya diri dan perasaan bernilai, percaya kepada orang lain, dan merasa diperlakukan adil. Monolognya mengalir dalam pernyataan seperti ”saya cukup bernilai”, ”mereka dapat dipercaya”, ”mereka memperlakukan saya dengan adil”.
Kategori kedua, kenyamanan, cinta (love), dan keluarga (belonging). Orang-orang yang hidupnya seimbang cenderung penuh cinta dan ada yang memikirkan. Kata mereka, ”Kalau hari ini saya hilang, pasti ada yang kehilangan dan menangisi kepergian saya.”
Kategori ketiga, kemampuan kita mengendalikan diri sendiri, pekerjaan/sekolah (kinerja), kemandirian, dan pengambilan risiko (perubahan). Kelompok terakhir ini dapat disimpulkan dengan pernyataan ”saya bisa mengendalikan dorongan-dorongan liar dalam jiwa saya”, ”saya punya prestasi”, ”saya cukup punya otoritas”, serta ”kalau menjadi lebih baik, mengapa takut menghadapi perubahan”.
Andaikan David masih ada dan polisi Singapura cukup terbuka, mungkin kita bisa menemukan jawabnya dengan memeriksa kesepuluh elemen itu, baik pada David maupun dosen pembimbingnya.
Dari pengalaman anak-anak didik yang dianggap bermasalah oleh para gurunya, diyakini David bukan anak jahat atau lemah kecerdasan sosialnya. David telah menjadi ”narapidana keyakinan” yang tersudut dalam hutan perburuan dan kita tak memberikan ruang untuk membebaskan atau menghargai keunikannya.
Rhenald Kasali Pengajar di Universitas Indonesia
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/07/03214961/pendidik..bukan.pemburu
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 06 Maret 2009
Selasa, 24 Februari 2009
Sisi Suram Sekolah Internasional
Oleh Yusriandi Pagarah*
Tahun 2006 silam, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mencanangkan sekolah bertaraf internasional di beberapa kota besar di Indonesia. Namun, yang nyata terbaca sampai saat ini wacana sekolah internasional tersebut melengkapi sejumlah kontroversi dunia pendidikan negeri ini.
Seperti UU sistem pendidikan nasional yang masih menggantung, pembatalan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang tergesa-gesa dan sepihak oleh pemerintah, wacana sertifikasi guru dan dosen yang mengambang, dan pungutan biaya yang tinggi oleh beberapa sekolah favorit.
Proyek prestisius yang bernama sekolah internasional, melengkapi dan memperlebar disparitas dalam dunia pendidikan. Bila sebelumnya terjadinya kepincangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah di kota dan sekolah di desa, sekolah umum dan sekolah berlatar agama serta sekolah kejuruan, sekolah unggulan dengan sekolah non- unggulan, kini ditambah lagi dengan sekolah nasional dan sekolah internasional.
Memutar Arah Jarum Jam
Benih-benih polemik seputar kiblat pendidikan Indonesia telah berusia lama, sekali pun dalam bentuknya yang paling minimalis. Dunia pendidikan, sekali pun belum ditaruh pada tempat yang layak dan belum menjadi barometer kemajuan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, namun pendidikan masih diakui sebagai tempat yang strategis untuk pengaderan dan penyemaian benih ideologi tertentu.
Akar yang kokoh sebagai polemik dimulai sejak masa kolonial. Saat itu terjadi perbedaan tajam antara sekolah milik pemerintah kolonial dan sekolah rakyat. Pemerintah kolonial dengan sejumlah jejaring koloni dan kaki tangannya membangun persekolahannya yang sangat berbeda dengan sekolah milik bumi putera.
Pemerintah kolonial memberikan subsidi penuh dan menyediakan asrama bagi pelajarnya. Disamping menanamkan ideologi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, sekolah milik kolonial juga menggunakan bahasa Belanda dalam proses belajar- mengajar. Lamat-lamat kebijakan tersebut membuahkan hasil.
Kepintaran berbahasa Belanda dan belajar di sekolah pemerintah kolonial menjadi prestise sendiri bagi pelajar bumi putera. Seolah dengan fasih berbahasa Belanda para pelajar bumi putera merasa menjadi orang istimewa dan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan hal itu.
Sementara sekolah rakyat yang sebagian besarnya merupakan afiliasi dari organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, seperti sekolah milik Muhammadiyah atau Ma'arif NU, perguruan Perti atau perguruan Persis dan pondok pesantren otonom lainnya, membangun sekolah secara swadaya.
Sekolah yang masuk kategori kedua ini mendidik muridnya yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu, dari kalangan rakyat biasa dan mereka yang tidak mendapat kesempatan menikmati sekolah milik pemerintah. Pendanaan yang kurang, kontrol pemerintah kolonial yang ketat, dan bahkan kebijakan pemerintah kolonial yang sewenang-wenang merupakan bagian yang inheren dari sekolah rakyat.
Lebih parah dari itu adalah bila pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ordonansi dengan dalih stabilitas,menutup sekolah tertentu karena ditakutkan melakukan ekstremisme dan merongrong pemerintah.
Disparitas tersebut juga terbaca amat kentalnya pada perdebatan alot dalam memilih strategi perjuangan mencapai kemerdekaan dan dalam menetapkan ideologi negara setelah Indonesia merdeka. Antara kubu nasionalis yang berlatar pendidikan dibiayai kolonial, besar dan mengenyam pendidikan di Belanda dan Eropa, dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang pendidikannya dari pendidikan tradisional yang besar dan menetap di pedesaan, atau maksimal pernah menunaikan ibadah haji dan pernah belajar beberapa tahun di Timur Tengah.
Pemandangan serupa juga dapat diinderai dari polemik panjang mengenai kiblat kebudayaan Indonesia antara kubu Sutan Takdir Alisyahbana dan pengikutnya di satu sisi, dengan kubu pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan mereka yang sependapat dengannya di sisi yang satunya lagi.
Penjajahan Nalar
Institusi pendidikan bagaimanapun juga dan ditilik dari sisi mana saja hari ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pasar dan tak imun dari serbuan kecenderungan global. Ada dua hal penting yang perlu diberikan catatan kaki kritis.
Pertama, perekrutan berdasarkan prestasi dan potensi yang dimiliki siswa. Selama ini sekolah unggulan, sekolah internasional atau apa pun namanya identik dengan orang tua berduit atau memiliki koneksi dengan pihak sekolah.
Selama ini sekolah unggulan juga milik eksklusif masyarakat kota yang bisa melakukan pendidikan tambahan dengan mengikuti berbagai les. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penduduk desa yang tidak mengenal kursus bahasa asing dan apalagi kursus komputer dan pelatihan internet. Kurang adil rasanya bila dalam perekrutan sekolah internasional menerapkan hukum pukul rata tanpa mempertimbangkan latar belakang calon siswa yang beragam.
Kedua, berorientasi pada pembentukan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sekolah unggulan dan sekolah internasional selama ini lebih mengutamakan penguasaan sejumlah bahasa asing dan memiliki sejumlah keahlian khusus di bidang penerapan teknologi tepat guna. Sedangkan bidang moralitas dan aspek rohani para siswa seringkali terabaikan. Kita jumpai banyak siswa atau alumni sekolah unggulan yang tidak pandai menyesuaikan diri dengan masyarakatnya dan bahkan terus terang melabrak norma dan etika yang diajarkan bangsanya.
Kita patut sedikit curiga dan selayaknya kritis dengan ideologi yang membonceng di balik proyek pengembangan dan menjamurnya sekolah internasional. Karena banyak di antara siswa sekolah internasional yang lebih kenal dengan negara luar daripada negerinya sendiri. Lebih akrab dengan tokoh negara lain ketimbang negara sendiri. Disamping itu kurikulum sekolah internasional juga bertolak belakang dengan kebutuhan rata-rata lapangan kerja yang ada di Indonesia.
Jeli
Dari gambaran di atas terlihat bahwa sekolah internasional diakui memang memiliki sejumlah keunggulan, namun sebagaimana laiknya pendirian institusi lainnya, pendirian sekolah internasional juga tak luput dari sejumlah kekurangan dan kontradiksi di dalamnya. Bila tidak jeli menyikapinya, lamat-lamat sekolah internasional akan mengauskan kepribadian dan karakter bangsa dari dalam. Sebagaimana disinggung di atas, sekolah adalah tempat paling strategis untuk penyemaian berbagai ideologi dan sarat dengan kepentingan pihak tertentu.
Belajar dari praktik pendidikan masa kolonial yang sangat ekslusif dan bias, tidak tertutup kemungkinan sekolah internasional juga akan membawa kita kembali ke situasi zaman baheula itu.
Kita jangan sampai tertipu oleh slogan indah sekolah internasional seperti act locally, think globally dan open and international mind. Karena tidak mustahil sekolah internasional adalah sebentuk invansi asing atau neo-liberalisme dengan wajah baru melalui institusi pendidikan. Sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh sosiolog dan pemikir kebudayaan kontemporer Prancis, Pierre Bourdieu, yang disebutnya penjajahan nalar dan imperialisme pola pikir.
*Yusriandi Pagarah, kulturalis, Koordinator Komunitas Perairan Wacana Yogyakarta
Tahun 2006 silam, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mencanangkan sekolah bertaraf internasional di beberapa kota besar di Indonesia. Namun, yang nyata terbaca sampai saat ini wacana sekolah internasional tersebut melengkapi sejumlah kontroversi dunia pendidikan negeri ini.
Seperti UU sistem pendidikan nasional yang masih menggantung, pembatalan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang tergesa-gesa dan sepihak oleh pemerintah, wacana sertifikasi guru dan dosen yang mengambang, dan pungutan biaya yang tinggi oleh beberapa sekolah favorit.
Proyek prestisius yang bernama sekolah internasional, melengkapi dan memperlebar disparitas dalam dunia pendidikan. Bila sebelumnya terjadinya kepincangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah di kota dan sekolah di desa, sekolah umum dan sekolah berlatar agama serta sekolah kejuruan, sekolah unggulan dengan sekolah non- unggulan, kini ditambah lagi dengan sekolah nasional dan sekolah internasional.
Memutar Arah Jarum Jam
Benih-benih polemik seputar kiblat pendidikan Indonesia telah berusia lama, sekali pun dalam bentuknya yang paling minimalis. Dunia pendidikan, sekali pun belum ditaruh pada tempat yang layak dan belum menjadi barometer kemajuan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, namun pendidikan masih diakui sebagai tempat yang strategis untuk pengaderan dan penyemaian benih ideologi tertentu.
Akar yang kokoh sebagai polemik dimulai sejak masa kolonial. Saat itu terjadi perbedaan tajam antara sekolah milik pemerintah kolonial dan sekolah rakyat. Pemerintah kolonial dengan sejumlah jejaring koloni dan kaki tangannya membangun persekolahannya yang sangat berbeda dengan sekolah milik bumi putera.
Pemerintah kolonial memberikan subsidi penuh dan menyediakan asrama bagi pelajarnya. Disamping menanamkan ideologi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, sekolah milik kolonial juga menggunakan bahasa Belanda dalam proses belajar- mengajar. Lamat-lamat kebijakan tersebut membuahkan hasil.
Kepintaran berbahasa Belanda dan belajar di sekolah pemerintah kolonial menjadi prestise sendiri bagi pelajar bumi putera. Seolah dengan fasih berbahasa Belanda para pelajar bumi putera merasa menjadi orang istimewa dan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan hal itu.
Sementara sekolah rakyat yang sebagian besarnya merupakan afiliasi dari organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, seperti sekolah milik Muhammadiyah atau Ma'arif NU, perguruan Perti atau perguruan Persis dan pondok pesantren otonom lainnya, membangun sekolah secara swadaya.
Sekolah yang masuk kategori kedua ini mendidik muridnya yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu, dari kalangan rakyat biasa dan mereka yang tidak mendapat kesempatan menikmati sekolah milik pemerintah. Pendanaan yang kurang, kontrol pemerintah kolonial yang ketat, dan bahkan kebijakan pemerintah kolonial yang sewenang-wenang merupakan bagian yang inheren dari sekolah rakyat.
Lebih parah dari itu adalah bila pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ordonansi dengan dalih stabilitas,menutup sekolah tertentu karena ditakutkan melakukan ekstremisme dan merongrong pemerintah.
Disparitas tersebut juga terbaca amat kentalnya pada perdebatan alot dalam memilih strategi perjuangan mencapai kemerdekaan dan dalam menetapkan ideologi negara setelah Indonesia merdeka. Antara kubu nasionalis yang berlatar pendidikan dibiayai kolonial, besar dan mengenyam pendidikan di Belanda dan Eropa, dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang pendidikannya dari pendidikan tradisional yang besar dan menetap di pedesaan, atau maksimal pernah menunaikan ibadah haji dan pernah belajar beberapa tahun di Timur Tengah.
Pemandangan serupa juga dapat diinderai dari polemik panjang mengenai kiblat kebudayaan Indonesia antara kubu Sutan Takdir Alisyahbana dan pengikutnya di satu sisi, dengan kubu pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan mereka yang sependapat dengannya di sisi yang satunya lagi.
Penjajahan Nalar
Institusi pendidikan bagaimanapun juga dan ditilik dari sisi mana saja hari ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pasar dan tak imun dari serbuan kecenderungan global. Ada dua hal penting yang perlu diberikan catatan kaki kritis.
Pertama, perekrutan berdasarkan prestasi dan potensi yang dimiliki siswa. Selama ini sekolah unggulan, sekolah internasional atau apa pun namanya identik dengan orang tua berduit atau memiliki koneksi dengan pihak sekolah.
Selama ini sekolah unggulan juga milik eksklusif masyarakat kota yang bisa melakukan pendidikan tambahan dengan mengikuti berbagai les. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penduduk desa yang tidak mengenal kursus bahasa asing dan apalagi kursus komputer dan pelatihan internet. Kurang adil rasanya bila dalam perekrutan sekolah internasional menerapkan hukum pukul rata tanpa mempertimbangkan latar belakang calon siswa yang beragam.
Kedua, berorientasi pada pembentukan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sekolah unggulan dan sekolah internasional selama ini lebih mengutamakan penguasaan sejumlah bahasa asing dan memiliki sejumlah keahlian khusus di bidang penerapan teknologi tepat guna. Sedangkan bidang moralitas dan aspek rohani para siswa seringkali terabaikan. Kita jumpai banyak siswa atau alumni sekolah unggulan yang tidak pandai menyesuaikan diri dengan masyarakatnya dan bahkan terus terang melabrak norma dan etika yang diajarkan bangsanya.
Kita patut sedikit curiga dan selayaknya kritis dengan ideologi yang membonceng di balik proyek pengembangan dan menjamurnya sekolah internasional. Karena banyak di antara siswa sekolah internasional yang lebih kenal dengan negara luar daripada negerinya sendiri. Lebih akrab dengan tokoh negara lain ketimbang negara sendiri. Disamping itu kurikulum sekolah internasional juga bertolak belakang dengan kebutuhan rata-rata lapangan kerja yang ada di Indonesia.
Jeli
Dari gambaran di atas terlihat bahwa sekolah internasional diakui memang memiliki sejumlah keunggulan, namun sebagaimana laiknya pendirian institusi lainnya, pendirian sekolah internasional juga tak luput dari sejumlah kekurangan dan kontradiksi di dalamnya. Bila tidak jeli menyikapinya, lamat-lamat sekolah internasional akan mengauskan kepribadian dan karakter bangsa dari dalam. Sebagaimana disinggung di atas, sekolah adalah tempat paling strategis untuk penyemaian berbagai ideologi dan sarat dengan kepentingan pihak tertentu.
Belajar dari praktik pendidikan masa kolonial yang sangat ekslusif dan bias, tidak tertutup kemungkinan sekolah internasional juga akan membawa kita kembali ke situasi zaman baheula itu.
Kita jangan sampai tertipu oleh slogan indah sekolah internasional seperti act locally, think globally dan open and international mind. Karena tidak mustahil sekolah internasional adalah sebentuk invansi asing atau neo-liberalisme dengan wajah baru melalui institusi pendidikan. Sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh sosiolog dan pemikir kebudayaan kontemporer Prancis, Pierre Bourdieu, yang disebutnya penjajahan nalar dan imperialisme pola pikir.
*Yusriandi Pagarah, kulturalis, Koordinator Komunitas Perairan Wacana Yogyakarta
Langganan:
Postingan (Atom)
